Tambang Ilegal di Sinuangon, Diduga Langgeng karena Uang Stabil ?

Pasaman, - Masyarakat Nagari Cubadak semakin resah terhadap kelanggengan tambang illegal dengan menggunakan excavator di Jorong Sinuangon, Nagari Cubadak, yang beroperasi sejak tahun 2017 sampai sekarang.

Menurut informasi yang beredar dikalangan masyarakat Cubadak, sekarang, ada 2 ( dua ) unit excavator yang beroperasi pada tambang emas illegal di Sinuangon, Nagari Persiapan Cubadak Barat.

Baca juga: Ilham Bintang: Sekali Lagi, Negara Kalah Lawan Mafia Minyak Goreng

Sebelumnya, Pj Wali nagari persiapan Cubadak Barat Yuni Yelfi sebelumnya juga sudah melayangkan surat Himbauan kepada penambang tanpa izin di daerah itu pada tanggal 11 February lalu. 

"Kita selaku pemerintah nagari telah melayangkan surat himbauan tersebut kepada penambang tanpa izin di daerah ini, " kata Yuni Yelfi.

Baca juga: Polda Sumbar Tangkap Pelaku Curanmor di Sekitar Kampus UBH, Sudah Beraksi 10 Kali

Surat itu dilayangkan Berdasarkan, Undang-undang nomor 4 tahun 2009 pasal 158 tentang pertambangan mineral dan batubara, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak merusak lingkungan hidup dan tidak merusak hutan/sungai serta tidak melakukan penambangan tanpa izin(ilegal meaning).

"Intinya, tidak dibenarkan melakukan aktifitas tambang ilegal di daerah ini. Terkait masalah penindakannya, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, " ungkapnya.

Baca juga: Ungkap Sabu 1,196 Ton, Kapolri: Kita Jaga Program Pemerintah Wujudkan SDM Unggul

Menurut Nel, sudah dua kali Himbauan ini kita layangkan, agar penambangan emas tanpa izin di Sinuangon ini, dihentikan. Tetapi tidak pernah jadi perhatian pengelola tambang illegal tersebut. 

Keresahan masyarakat yang semakin memanas tersebut, akhir-akhir ini, terpaksa ditanggapi Badan Musyawarah Nagai Cubadak sebagai Bamus Nagari induk. Pada tanggal (24 Juni) Bamus Nagari Cubadak menyurati Kapolsek Dua Koto agar tambang-tambang illegal yang berada di kawasan Nagari Cubadak ditertibkan. Tetapi sudah satu minggu suratnya disampaikan, menurut Sekretaris Bamus, belum juga ada tanggapan dari APH tersebut. 

Baca juga: Segera Disidangkan, Kasus Korupsi Penggantian Lahan Tol Memasuki Babak Baru

Keberadaan excavator yang menambang emas secara illegal di Jorong Sinuangon, menurut informasi yang berkembang, adalah atas dasar hasil musyawarah masyarakat dan persetujuan pucuak bulek adat Tk. Rajo Sontang sebagai pemangku wilayat. Tetapi setelah dikonfirmasikan, Tk. Rajo Sontang membantah. "Tidak ada persetujuan saya, justru saya keberatan, " katanya. 

Menurut Tk. Rajo Sontang, pernah pada tahun 2017, Firdam Idrus alias Pudun memberitahu akan memasukkan escavator ke Sinuangon untuk mencetak sawah baru. Hal itu, kata Tk. Rajo Sontang, memang didukungnya. Tetapi ternyata digunakan untuk menambang emas, bukan mencetak sawah baru, beliau sangat keberatan dan merasa tertipu. 

Baca juga: Dijerat UU ITE, Pria di Agam Penyebar Foto-Video Vulgar Mantan Terancam 6 Tahun Penjara

Ketika dipertanyakan kepada masyarakat, terutama masyarakat Sinuangon, Lanai, dan Silang Empat pada umumnya mengetahui kelanggengan operasi tambang illegal di Sinuangon tersebut. 

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa bocoran dari Firdam Idrus alias Pudun selaku Ketua Umum panitia pembangunan Jorong Sinuangon sebagai pengelola, kelanggengan usaha illegalnya karena koordinasi dengan Polres, Kajari, dan Dandim Pasaman dengan uang stabil sebesar 5 ?ri timbang kotor yang dituangkan dalam kesepakatan sistem pembagian hasil tambang emas yang di sepakati. Jumlah uang stabil yang disetor ke Polres Pasaman, menurut pengakuan Firdam Idrus kepada awak media, jumlahnya berkisar Rp. 85 juta 1 unit perescavator.

Terkait uang stabil tersebut, juga sudah menjadi perbincangan umum dikalangan masyarakat Cubadak. Terutama di kampung-kampung yang sering dilalui Firdam Idrus alias Pudun keluar-masuk Jorong Sinuangon. Seperti: dikalangan masyarakat Silang Empat, Lanai, apalagi dikalangan masyarakat Sinuangon. Karena, jika ada yang bertanya rahasia kelanggengannya, Firdam Idrus alias Pudun menjelaskan, karena adanya koordinasi dan uang stabil tersebut.